Perbedaan Bukti Pembelian dan Kuitansi itu apa? Klo di Pemerintah daerah Bagaimana Tanda Bukti Perjanjian s/d 50 juta (Pengadaan Barang/Jasa )

Pada Pasal 55 Perpres RI No. Nomor 70 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ayat (1) Tanda bukti perjanjian terdiri atas:

a. bukti pembelian;

b. kuitansi;

c. Surat Perintah Kerja (SPK); dan

d. surat perjanjian.

Pada Ayat (2) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Dan pada Ayat (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Perbedaan Bukti Pembelian dan Kuitansi adalah :

  1. Bukti Pembelian/Invoice/Faktur penjualan adalah dokumen yang digunakan sebagai pernyataan tagihan yang harus dibayar oleh customer. Dalam bentuk sederhana dikenal dengan nama BON. Pada transaksi yang nominalnya relatif kecil, invoice digunakan langsung sebagai dokumen tagihan sedangkan pada perusahaan yang nominal transaksinya besar, biasanya dilengkapi dengan surat tagihan atau kuitansi.
  2. Kuitansi adalah selembar surat bukti yang menyatakan bahwa telah terjadi penyerahan sejumlah uang dari yang disebut sebagai pemberi atau yang menyerahkan uang kepada yang disebut sebagai penerima dan yang harus menandatangani telah menerima penyerahan uang itu sebesar yang disebutkan dalam surat itu, lengkap dengan tanggal penyerahan,tempat serta alasan penyerahan uang itu. Untuk memperkuat tanda bukti tersebut ditempel kan meterai sebesar yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan.

Khusus Untuk Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada  Pasal 273 ayat (1) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 mencakup:

a. surat perintah pencairan dana (SP2D); atau

b. nota debet bank.

(2)  Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:

a. surat penyediaan dana (SPD); 63

b. surat perintah membayar (SPM);

c. laporan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran; dan

d. kuitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang/jasa.

Artinya Untuk di Pemerintah Daerah Tanda bukti perjanjian untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah Bukti Pembelian/Faktur di lengkapi dengan Kuitansi Pembayaran. Semoga Bisa di Pahami :)

About these ads

10 thoughts on “Perbedaan Bukti Pembelian dan Kuitansi itu apa? Klo di Pemerintah daerah Bagaimana Tanda Bukti Perjanjian s/d 50 juta (Pengadaan Barang/Jasa )

    • boleh..karena di dalam perpres 70 tahun 2012 pasal 55 ayat (4)di jelaskan bahwa SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). di karenakan di perpres di jelaskan bukan range seperti 0 – 10.000.000, 10.000.000 – 50.000.000 Kwitansi, namun menggunakan kata sampai dengan artinya bisa menggunakan Bukti pembelian untuk 0 – 10jt, kwitansi untuk 0 – 50jt, SPK 0 – 200 jt dan surat perjanjian dengan nilai diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

    • Pada Pasal 66 ayat 1 di jelaskan (1) PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti
      pembelian.
      bukti pembelian dijelaskan pada Pasal 55 Ayat (2) bahwa Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), berarti dapat kita simpulkan, apakah perlu menggunakan HPS dalam proses pengadaan di bawah 50 juta?? jawabannya perlu untuk di atas 10 juta yg sudah tidak menggunakan bukti pembelian.

  1. Maaf, jadi tambah bingung.
    a. Pengadaan dibawah 50 jt, WAJIBKAH pakai SPK? (boleh berarti tidak wajib)
    b. Apabila tidak pakai SPK, hanya kuitansi saja, apa gunanya HPS?
    c. Pengadaan dibawah 50 jt, Haruskan (WAJIB) pakai pejabat pengadaan??

    terima kasih atas perhatiannya.

    • Rekan ysh, yang harus kita pahami pada Pasal 55
      (1) Tanda bukti perjanjian terdiri atas:
      a. bukti pembelian;
      b. kuitansi;
      c. Surat Perintah Kerja (SPK); dan
      d. surat perjanjian.
      Kemudian Pada Pasal 66 Perpres 70/2012
      (1) PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
      Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara dan
      Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti
      pembelian
      .
      Coba Kita pahami, Korelasinya adalah Hanya Bukti Pembelian yang tidak Menggunakan HPS lalu pada ayat 2 pasal 55 di jelaskan :

      (2) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
      huruf a, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa
      yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000 (sepuluh
      juta rupiah).

      Berarti Nilai s/d 10.000.000 Tidak memerlukan HPS.
      HPS dan Tanda Bukti Pembelian Memiliki Subtansi yang berbeda, tanda bukti pembelian tidak berdiri sendiri tapi di dukung oleh dokumen lainnya sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa, termasuk HPS di dalamnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s